SBY: Masih Banyak Penyimpangan Alutsista
Kamis, 02 Februari 2012 | 17:58
Semua pihak diinstruksikan untuk menghentikan aksi yang merugikan negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mencium gelagat banyaknya penyimpangan dalam bisnis pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Saya masih mencium godaan ke arah penyimpangan. Kalau itu terjadi, akan saya beri tindakan tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan pengadaan alutsista," ujarnya, hari ini, dalam pembukaan Sidang Kabinet Terbatas bidang Pertahanan di Kantor Presiden.
Yudhoyono mengingatkan, semua pengadaan di kementerian apa pun harus dipertanggung jawabkan dengan benar. Sebab, anggarannya tidak sedikit dan juga bertujuan untuk kesejahteraan negara dan rakyat. Terutama untuk anggaran pertahanan yang digunakan untuk menjaga kedaulatan serta pertahanan dan keamanan dalam negeri. Yudhoyono juga mengungkapkan, sudah lama menengarai adanya kultur mark up dan kongkalingkong dengan perusahaan tertentu sehingga merugikan negara.
Pemerintah, menurut Yudhoyono, sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada siapapun untuk berbisnis dalam bidang pengadaan alutsista. "Kita bertekad jangan ada lagi seperti itu. Jalankan bisnis dengan baik, jangan ada mark up, lobi sana lobi sini yang akhirnya harga berlebihan, negara dirugikan, jumlah berkurang sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit, untuk bertempur menjadi berkurang. Itu prinsip yg harus dipegang teguh," tuturnya, dengan nada tegas.
Pemerintah, Yudhoyono menambahkan, akan tetap menerapkan kebijakan seperti ini. Meskipun, kata dia, mungkin ada pihak yang dibuat tidak nyaman dan bahkan merugi. Ketegasan diperlukan, menurut Yudhoyono, karena saat ini adalah era di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua yang dibelanjakan jika menyangkut anggaran negara.
Yudhoyono juga mengingatkan agar membuat perencanaan anggaran yang baik dengan kebijakan dasar menggunakan industri alutsista dalam negeri. Jika tidak tersedia, maka boleh melakukan pengadaan dari luar negeri. "Dengan kerangka kerjasama yang baik, kita bisa mandiri untuk alutsista," ujarnya.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...alutsista.html
TB Hasanuddin: Pengadaan Alat Tempur Sering Salah Kaprah
Rabu, 25 Januari 2012 | 14:44
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari F-PDIP TB Hasanuddin, hari ini, di Jakarta. "Kalau ancamannya berbeda, tentu postur dan senjata yang dibutuhkan berbeda pula," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (25/1). Ia menjelaskan secara teoritis, ada tahap-tahap yang harus dipahami ketika akan membeli atau membuat persenjataan bagi kepentingan pertahanan. Misalnya pengadaan harus didasarkan pada filosofi bangsa Indonesia tentang perang yang melahirkan doktrin perang. Dari doktrin ini, lahir strategi pertahanan yang didasarkan pada potensi ancaman.
Potensi ancamanlah yang kemudian menjadi titik pijak membentuk postur TNI dan alutsista yang dibutuhkan. Ia memberi contoh rencana pembelian 100 unit tank Leopard (50 tipe 2A4 dan 50 tipe 2A6) bekas Belanda yang tidak sesuai dengan doktrin pertahanan dan karakter geografis di Indonesia.
Jika jadi dibeli, tank berbobot 63 ton ini akan mengalami kesulitan mobilitas. "Tank ini sangat tidak cocok untuk manuver di wilayah geografis Indonesia yang gembur dan berawa. Selain itu, untuk sistem pertahanan pulau-pulau seperti di Indonesia juga tidak taktis. Angkatan Udara Indonesia tidak punya sarana untuk memindahkan tank-tank ini," jelasnya. Menurutnya, pengadaan Leopard perlu dikaji ulang karena procurement tank-tank berat tidak ada dalam rencana strategis (renstra) TNI 2009-2014. "Jika alasannya hanya karena murah. Buat apa beli barang murah tapi tidak ada gunanya. Pengadaan alutsista itu harus tepat guna," tegasnya.
Ditambahkan Hasanuddin, TNI juga tidak perlu membeli tank ke luar negeri karena PT Pindad telah mengembangkan medium tank 23 ton yang lebih cocok dipakai di Indonesia. Meski tidak menampik modernisasi diperlukan, TB Hasanuddin juga mengimbau pemerintah menekankan pendekatan terhadap industri pertahanan dalam negeri. "Banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika pengadaan didatangkan dari indsutri dalam negeri. Misalnya, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan menghasilkan suku cadang, dan kemandirian dalam sistem persenjataan," katanya.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...ah-kaprah.html
-------------
Kabar terakhir, pihak DPR di Komisi I akhirnya agak melunak untuk rencana pembelian MBT Leopard-2 dari Belanda, meski masih agak menawar dengan desakan bahwa TNI jangan hanya terpaku MBT buatan Jerman itu saja. DPR sudah tidak memasalahkan lagi, apakah MBT itu akan ambless atau tidak di medan Indonesia seperti kritikan mereka di awal-awal dulu. Petinggi TNI dan Kemenhan pun agak 'melunak', setelah berbagai issue adanya keterlibatan mafia senjata internasional ikut bermain di rencana pembelian alutsista itu.
Kamis, 02 Februari 2012 | 17:58
Semua pihak diinstruksikan untuk menghentikan aksi yang merugikan negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mencium gelagat banyaknya penyimpangan dalam bisnis pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Saya masih mencium godaan ke arah penyimpangan. Kalau itu terjadi, akan saya beri tindakan tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan pengadaan alutsista," ujarnya, hari ini, dalam pembukaan Sidang Kabinet Terbatas bidang Pertahanan di Kantor Presiden.
Yudhoyono mengingatkan, semua pengadaan di kementerian apa pun harus dipertanggung jawabkan dengan benar. Sebab, anggarannya tidak sedikit dan juga bertujuan untuk kesejahteraan negara dan rakyat. Terutama untuk anggaran pertahanan yang digunakan untuk menjaga kedaulatan serta pertahanan dan keamanan dalam negeri. Yudhoyono juga mengungkapkan, sudah lama menengarai adanya kultur mark up dan kongkalingkong dengan perusahaan tertentu sehingga merugikan negara.
Pemerintah, menurut Yudhoyono, sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada siapapun untuk berbisnis dalam bidang pengadaan alutsista. "Kita bertekad jangan ada lagi seperti itu. Jalankan bisnis dengan baik, jangan ada mark up, lobi sana lobi sini yang akhirnya harga berlebihan, negara dirugikan, jumlah berkurang sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit, untuk bertempur menjadi berkurang. Itu prinsip yg harus dipegang teguh," tuturnya, dengan nada tegas.
Pemerintah, Yudhoyono menambahkan, akan tetap menerapkan kebijakan seperti ini. Meskipun, kata dia, mungkin ada pihak yang dibuat tidak nyaman dan bahkan merugi. Ketegasan diperlukan, menurut Yudhoyono, karena saat ini adalah era di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua yang dibelanjakan jika menyangkut anggaran negara.
Yudhoyono juga mengingatkan agar membuat perencanaan anggaran yang baik dengan kebijakan dasar menggunakan industri alutsista dalam negeri. Jika tidak tersedia, maka boleh melakukan pengadaan dari luar negeri. "Dengan kerangka kerjasama yang baik, kita bisa mandiri untuk alutsista," ujarnya.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...alutsista.html
TB Hasanuddin: Pengadaan Alat Tempur Sering Salah Kaprah
Rabu, 25 Januari 2012 | 14:44
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari F-PDIP TB Hasanuddin, hari ini, di Jakarta. "Kalau ancamannya berbeda, tentu postur dan senjata yang dibutuhkan berbeda pula," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (25/1). Ia menjelaskan secara teoritis, ada tahap-tahap yang harus dipahami ketika akan membeli atau membuat persenjataan bagi kepentingan pertahanan. Misalnya pengadaan harus didasarkan pada filosofi bangsa Indonesia tentang perang yang melahirkan doktrin perang. Dari doktrin ini, lahir strategi pertahanan yang didasarkan pada potensi ancaman.
Potensi ancamanlah yang kemudian menjadi titik pijak membentuk postur TNI dan alutsista yang dibutuhkan. Ia memberi contoh rencana pembelian 100 unit tank Leopard (50 tipe 2A4 dan 50 tipe 2A6) bekas Belanda yang tidak sesuai dengan doktrin pertahanan dan karakter geografis di Indonesia.
Jika jadi dibeli, tank berbobot 63 ton ini akan mengalami kesulitan mobilitas. "Tank ini sangat tidak cocok untuk manuver di wilayah geografis Indonesia yang gembur dan berawa. Selain itu, untuk sistem pertahanan pulau-pulau seperti di Indonesia juga tidak taktis. Angkatan Udara Indonesia tidak punya sarana untuk memindahkan tank-tank ini," jelasnya. Menurutnya, pengadaan Leopard perlu dikaji ulang karena procurement tank-tank berat tidak ada dalam rencana strategis (renstra) TNI 2009-2014. "Jika alasannya hanya karena murah. Buat apa beli barang murah tapi tidak ada gunanya. Pengadaan alutsista itu harus tepat guna," tegasnya.
Ditambahkan Hasanuddin, TNI juga tidak perlu membeli tank ke luar negeri karena PT Pindad telah mengembangkan medium tank 23 ton yang lebih cocok dipakai di Indonesia. Meski tidak menampik modernisasi diperlukan, TB Hasanuddin juga mengimbau pemerintah menekankan pendekatan terhadap industri pertahanan dalam negeri. "Banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika pengadaan didatangkan dari indsutri dalam negeri. Misalnya, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan menghasilkan suku cadang, dan kemandirian dalam sistem persenjataan," katanya.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...ah-kaprah.html
-------------
Kabar terakhir, pihak DPR di Komisi I akhirnya agak melunak untuk rencana pembelian MBT Leopard-2 dari Belanda, meski masih agak menawar dengan desakan bahwa TNI jangan hanya terpaku MBT buatan Jerman itu saja. DPR sudah tidak memasalahkan lagi, apakah MBT itu akan ambless atau tidak di medan Indonesia seperti kritikan mereka di awal-awal dulu. Petinggi TNI dan Kemenhan pun agak 'melunak', setelah berbagai issue adanya keterlibatan mafia senjata internasional ikut bermain di rencana pembelian alutsista itu.
karmila 03 Feb, 2012
